Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Magetan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Magetan

Jl. Karya Dharma No.10, Magetan. Telepon: 0351-895197 - 895196 Faks: 0351-895036

email : pnmagetan@gmail.com, email delegasi : perdata.pnmgt@gmail.com, pidana.pnmgt@gmail.com

SIPPPerpustakaan


Logo Artikel

TUPOKSI

Tupoksi

I.PIMPINAN PENGADILAN NEGERI

 

A.     Identifikasi  Jabatan

Nama  Jabatan                                  :  Pimpinan Pengadilan Negeri :

1.  Ketua Pengadilan Negeri.

2.  Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Jenis Jabatan                                     :   Fungsional

Fungsi dan Tanggungjawab            : Bertugas dan bertanggung - jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Negeri, serta bertanggung -jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Negeri dengan tertib,melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik  sektoral  maupun  lintas sektoral.

 

B.      Tugas  Jabatan

1.      KETUA PENGADILAN NEGERI.

a.      Sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri  :

-          Bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik (Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan, seksama serta sewajarnya) dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Negeri.

-          Membuat :

  • Perencanaan ( planning, programming ) dan perorganisasian  (organizing )
  • Pelaksanaan (implementasion dan executing )
  • Pengawasan ( evaluation dan controlling )yang baik, serasi dan  selaras

-          Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua Pengadilan dengan Wakil Ketua Pengadilan serta bekerja sama dengan baik.

-          Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesame pejabat/petugas yang bersangkutan..

-          Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

-          Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan Hakim serta  Pejabat Struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan.

-          Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara penting.

-          Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-          Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim..

-          Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan , baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan..

-          Melakukan pengawasan intern dan extern.

-          Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang  hukum tertentu..

-          Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.

-          Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi..

-          Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, Koperasi, dan olah raga / PTWP, IKAHI.

-          Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan bekerja sama dengan istansi-instansi lain, serta dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

-          Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

b.      Sebagai Ketua Pengadilan Negeri :

-          Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.

-          Menetapkan   :  Panjar Biaya Perkara. ( Dalam hal penggugat atau pemohon tidak mampu, Ketua Pengadilan dapat mengijinkannya untuk beracara secara prodeo ). Biaya Jurusita / Jurusita Pengganti. ( Dalam hal perintah penyitaan, nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan ). Biaya Eksekusi.

-          Menetapkan  pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan kantor lelang Negara sebagai pelaksana lelang.

-          Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan. ( Untuk perkara permohonan dapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua dalam membagi dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya ).

-          Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran ( aanmaning ) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

-          Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

-          Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku..

-          Melaksanakan putusan serta merta :  Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi Tinggi., Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-          Menyediakan buku khusus untuk Hakim Majelis yang hendak menyatakan berbeda pendapat dengan kedua hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara , serta merahasiakan isi buku tersebut.

-          Meneliti dan mengawasi court calender dengan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama enam bulan, serta mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim.

-          Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

-          Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

-          Meneruskan SEMA, PERMA dan surat surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim , Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan jurusita.

-          Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi

 

2.      WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI.

-          Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.

-          Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata

II. HAKIM  ANGGOTA  PENGADILAN NEGERI

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

:

:

Hakim Anggota Pengadilan Negeri

Fungsional

Memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan / diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

a.     Sebagai Hakim :

-          Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

-          Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan

-          Melakukan pengawasan dan pengamatan ( KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung

 

b. Sebagai Hakim / Ketua Majelis :

-          Menetapkan hari sidang.

-          Menetapkan sita jaminan.

-          Bertanggungjawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan   menandatangani-nya sebelum sidang berikutnya.

-          Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

-          Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

-          Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

-          Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara   perdata / bidang perdata dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan  Pengadilan.

-          Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang diterima  dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

III.  PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

 

A.                 IDENTIFIKASI  JABATAN

 

1. Nama  Jabatan                  : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

2.  Jenis Jabatan                    : Fungsional / Struktural

3.  Fungsi dan Tanggungjawab : Sebagai unsur pembantu Pimpinan Pengadilan Negeri yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri, bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan tehnis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

B.                  TUGAS  JABATAN

Sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
  2. Menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi serta simplifikasi antara kepaniteraan dan sekretarist dan hakim, serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing masing
  3. Melaksanakan pengawasan melekat, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
  4. Mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberikan petunjuk/bimbingan kepada bawahan.
  5. Menyampaikan laporan, mengusulkan langkah langkah strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wajib mengikuti / memenuhi petunjuk petunjuk dan instruksi serta bertanggung jawab hanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  6. Mengkoordinasi dan membantu pimpinan Pengadilan Negeri melakukan rapat dinas dan rapat pimpinan, serta pertemuan pembinaan lain, baik intern di lingkungan pengadilan Negeri maupun ekstern antar instansi/ lintas sektoral.
  7. Mengkoordinasi dan membantu Pimpinan Pengadilan Negeri meningkatkan kesejahteraan dan pegetahuan pegawai serta citra dan wibawa Pengadilan Negeri     
  8. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan
  9. Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata
  10. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan ,dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
  11. Membuat akta dan salinan putusan
  12. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
  13. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
  14. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  15. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti, dan surat surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
  16. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti
  17. Membuat salinan putusan
  18. Memberitahukan putusan verstek
  19. Membuat  :

1)    Akta permohonan banding

2)    Akta pemberitahuan adanya permohonan banding

3)    Akta penyampaian salinan memori / kontra memori banding

4)    Akta pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage) banding

5)    Akta pencabutan permohonan banding

6)    Akta pemberitahuan isi putusan banding

7)    Akta permohonan kasasi

8)    Akta pemberitahuan adanya permohonan kasasi

9)    Akta penerimaan memori / kontra memori kasasi

10)  Akta penyampaian salinan memori / kontra memori kasasi

11)  Akta pernyataan tidak menyerahkan memori kasasi

12)  Akta pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage) kasasi

13)  Akta pencabutan permohonan kasasi  

14)  Akta pemberitahuan isi putusan kasasi

15)  Akta permohonan peninjauan kembali

16)  Akta penerimaan surat permohonan peninjauan kembali  

17)  Akta pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan peninjauan kembali

18)  Akta penerimaan jawaban permohonan peninjauan kembali

19)  Akta pencabutan permohonan peninjauan kembali

20)  Akta penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali

21)  Akta pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali

22)  Akta-akta lainnya yang menurut Undang-undang harus dibuat oleh Panitera

  1. Melegalisasi bukti-bukti surat berupa foto kopy yang akan dijadikan bukti didalam persidangan
  2. Pemungutan biaya biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara
  3. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
  4. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
  5. Melaksanakan , mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan
  6. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
  7. Membuat akta :

1)    Pemberitahuan putusan kepada terdakwa yang tidak hadir

2)    ketika putusan dijatuhkan

3)    Terima putusan

4)    Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau

5)    menolak putusan

6)    Tidak mengajukan permohonan banding

7)    Penolakan permohonan banding bagi pengajuan banding yang

8)    terlambat

9)    Permohonan banding

10)  Pemberitahuan adanya permohonan banding

11)  Penyampaian salinan memori / kontra memori banding

12)  Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas berkas ( inzage )

13)  Pencabutan permohonan banding

14)  Pemberitahuan putusan banding 

15)  Permohonan kasasi

16)  Pemberitahuan adanya permohonan kasasi

17)  Penerimaan memori kasasi

18)  Penyampaian tembusan memori kasasi

19)  Penerimaan kontra memori kasasi

20)  Penyampaian tembusan kontra memori kasasi

21)  Tidak menerima memori kasasi

22)  Pencabutan permohonan kasasi

23)  Pemberitahuan putusan kasasi

24)  Permohonan peninjauan kembali

25)  Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali

26)  Pencabutan permohonan peninjauan kembali

27)  Pemberitahuan isi putusan peni njauan kembali kepada

28)  terdakwa dan jaksa

29)  Permohonan grasi/remisi

30)  Pembuatan akta yang menurut undang undang / peraturan      diharuskan dibuat oleh panitera

  1.  Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
  2. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke kejaksaan negeri
 

IV.WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

:

:

Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Fungsional

Membantu Panitera Pengadilan Negeri dalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tehnis dibidang administrasi kepaniteraan dan administrasi perkara serta administrasi  peradilan lainnya.

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  2. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic dan lain lain.
  3. Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera Pengadilan Negeri berhalangan.
  4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya
 

V. PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI

 

           

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

 

 

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

 

 

:

:

1. Panitera Muda Perdata

2. Panitera Muda Pidana

3. Panitera Muda Hukum

Fungsional

 

 

 

1.       Panitera Muda Perdata  

-          Melakukan administrasi perkara.

-          Mempersiapkan persidangan perkara.

-          Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata gugatan.

 

2.       Panitera  Muda Pidana 

-          Melakukan administrasi perkara pidana.

-          Mempersiapkan persidangan perkara pidana.

-          menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

 

3.       Panitera Muda Hukum   

-          Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara.

-          Menyajikan statistik perkara.

-          Menyusun  laporan perkara.

-          Menyimpan arsip berkas perkara dan

-          melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum (pemberian keterangan/nasehat tentang Hukum kepada instansi pemerintah apabila diminta)

-          serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

1.      Panitera Muda Perdata

-          Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan

-          Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.

-          Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan

-          Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

-          Menyerahkan salinan putusan kepada para fihak yang berperkara bila memintanya

-          Menyiapkan berkas perkarayang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali

-          Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

 

2.      Panitera Muda Pidana

-          Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan

-          Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

-          Memberi Nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan

-          Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya

-          Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya .

-          Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa , terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan

-          Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali

-          Menyerahkan arsip berkas perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

 

3.      Panitera Muda Hukum

-          Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

-          Mengumpulkan mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

-          Menyimpan barang barang bukti yang diserahkan jaksa

 

VI. PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI

 

           

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

:

:

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Fungsional

Membantu Hakim / Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terdapat dalam persidangan perkara yang ditangani Hakim / Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.

 

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
  2. Membantu majelis dalam hal :
    1. Membuat Penetapan hari sidang
    2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
    3. Mengetik putusan/penetapan berdasarkan naskah konsep putusan / penetapan Hakim / Ketua  Majelis.
    4. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
    5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah diminutasi.

VII. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI  PENGADILAN  NEGERI

 

           

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

 

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

 

:

:

Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Fungsional

Membantu kelancaran pelaksanaan persidangan Pengadilan  dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggungjawab kepada dan berada dibawah koordinasi Panitera.

 

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

Melaksanakan  tugas kejurusitaan didalam wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan yakni :

  1. Melaksanakan perintah  yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera
  2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan Undang Undang
  3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lakasi batas batas tanah yang disita beserta surat suratnya yang syah apabila menyita tanah.
  4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah ( PP 10/1961 jo pasal        198 – 199 HIR )
  5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan fihak ketiga serta membuat berita acaranya
  6. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan
 

VIII. WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN  NEGERI

 

           

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

:

:

Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Struktural

Membantu Sekretaris Pengadilan Negeri didalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas - tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri.

 

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
  2. Melaksanakan pengurusan tata persuratan kearsipan dinamis sebagai Pimpinan Tata Usaha unit Pengolah di lingkungan sekretariat.
  3. Membantu Sekretaris Pengadilan Negeri untuk secara langsung membina, mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum (sekretariat), dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi  yang meliputi :

-          Administrasi kepegawaian

-          Administrasi keuangan (selain uang biaya perkara dan titipan pihak ketiga)

-          Administrasi surat-menyurat, perlengkapan, rumahtangga dan perpustakaan

  1. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris apabila Sekretaris Pengadilan Negeri berhalangan.
  2. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris yang didelegasikan kepadanya, yakni :

-          Melegalisasi foto kopy surat-surat rutin dilingkungan sekretariat

-          Melakukan  pengawasan melekat dilingkungan sekretariat dan memberikan bimbingan, petunjuk serta mengusulkan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan

-          Mencatat, merawat dan mengamankan buku/notulen rapat dinas dan rapat pimpinan Pengadilan Negeri (sebagai Notulis).

-          Mengkoordinir Tim Perencana Rehabilitasi, Pengadaan & Penghapusan Barang Inventaris.

-          Mengkoordinir Tim Perencana Penggunaan Anggaran DIPA

-          Mengkoordinir kegiatan Pameran Pembangunan dan Keprotokolan (tamu-tamu Pimpinan Pengadilan Negeri, kunjungan kerja dan upacara Hari Nasional)

-          Mengkoordinir Tim Perencana dan Penyelenggara kesejahteraan pegawai yang meliputi rekreasi, kunjungan/takziyah, dan olah raga

-          Mengkoordinir penyusunan dan pengiriman laporan-laporan dilingkungan sekretariat

-          Mengkoordinir pencatatan dan penatausahaan data kepegawaian dan barang milik negara (inventaris), serta keuangan selain uang perkara  dan titipan pihak ketiga 

-          Melegalisasi fotocopy surat-surat yang berhubungan dengan Sekretariat.

  1. Melaksanakan tugas-tugas insidentil Sekretaris yang didelegasikan secara insidentil oleh Sekretaris Pengadilan Negeri
  2. Mengatur Standing Order Kepala Urusan dan staf dilingkungan sekretariat dalam hal pejabat atau pegawai yang bersangkutan berhalangan sementara.
 

IX. KEPALA URUSAN PENGADILAN  NEGERI

 

           

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

 

 

Jenis Jabatan

:

 

 

1.       Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Negeri

2.       Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Negeri

3.       Kepala Urusan Umum Pengadilan Negeri

Struktural

 

 

Fungsi dan Tanggung jawab :

  1. 1.    Kepala Urusan  Kepegawaian               

Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri dan melakukan urusan kepegawaian.

  1. 2.    Kepala Urusan Keuangan         

Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri dan melakukan urusan keuangan  kecuali biaya perkara / uang titipan pihak ketiga

  1. 3.    Kepala Urusan Umum    

Bertugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri dan melakukan urusan tata persuratan kearsipan dinamis, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan, serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

 

1.     Kepala Urusan  Kepegawaian

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
  2. Melakukan urusan kepegawaian dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya maupun antar Urusan dalam lingkungan sekretariat dan dengan lingkungan kepaniteraan serta dengan instansi lain diluar Pengadilan Negeri  sesuai dengan tugas pokok masing - masing.
  3. Urusan kepegawaian meliputi kegiatan - kegiatan :

-          Pengurusan Pengangkatan Pegawai sebagai Pengawai Negeri Sipil.

-          Pengurusan Kartu Pegawai.

-          Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai, yaitu kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan atau kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan lain-lain.

-          Pengurusan Jabatan Pegawai, yaitu promosi jabatan atau  rotasi jabatan intern dilingkungan Pengadilan Negeri.

-          Pengurusan Mutasi Pegawai antar Pengadilan Negeri

-          Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

-          Pengurusan Pensiun Pegawai

-          Pengurusan Tunjangan Keluarga Pegawai

-          Pengurusan Asuransi Kesehatan Pegawai

-          Pengurusan Penghargaan Pegawai (tanda jasa, piagam & satya lencana).

-          Pengurusan Kartu Isteri / Kartu Suami Pegawai.

-          Pengurusan Cuti pegawai.

-          Pengurusan TASPEN pegawai.

-          Pengurusan Kesejahteraan Pegawai, yaitu rekreasi, bantuan sosial (tunjangan bagi pegawai & keluarga yang mengalami musibah, serta ucapan dukacita dan penguburan jenazah, dan lain-lain bantuan), koperasi, perumahan dan transportasi (antar jemput), serta olahraga.

-          Pengurusan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Sukarela (honorer).

-          Pengurusan Disiplin Pegawai, yakni absensi, pakaian kerja, penilaian dan hukuman disiplin pegawai, pembinaan mental dan screening kegiatan politik, serta hal-hal yang berkaitan dengan ijin perkawinan, perceraian atau polygami .

-          Pengurusan Pendidikan dan Latihan Pegawai, yakni pendidikan dan pelatihan prajabatan, serta pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan tehnis).

-          Pengurusan Organisasi Pegawai dan Profesi, yakni KORPRI yang secara ex officio menjabat sebagai Sekretaris KORPRI.

-          Pengurusan pertemuan-pertemuan dan upacara-upacara, baik intern maupun dengan instansi lain.  

  1. Menatausahakan data kepegawaian, mengolah dan menyajikan data kepegawaian, serta melaporkan pengurusan kepegawaian baik laporan berkala maupun insidentil.
  2. Berkoordinasi dengan Ketua KORPRI.
  3. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri meningkatkan pengetahuan, citra, wibawa, harkat dan martabat pegawai beserta keluarganya.
  4. Melaksanakan tugas insidentil yang diberikan oleh Wakil Sekretaris.

2.     Kepala Urusan Keuangan 

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
  2. Melakukan urusan keuangan belanja rutin (selain uang biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga) dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya maupun antar Urusan dalam lingkungan sekretariat dan dengan lingkungan kepaniteraan, serta dengan instansi lain diluar Pengadilan Negeri sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
  3. Urusan keuangan meliputi kegiatan-kegiatan :

-          Pengurusan anggaran rutin (DIPA), yakni mengusulkan RKA-KL, mengelola DIPA, pengajuan dan pengeluaran SPP, pembuatan dan pengiriman SPJ, pemungutan pendapatan negara (pajak dan bukan pajak) berikut penatausahaannya dan penyetorannya, penggajian pegawai serta pengelolaan dan penatausahaan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggaran rutin.

-          Pengurusan anggaran pembangunan (DIP), yakni mengusulkan DUP, mengelola DIPA, pengajuan dan pengeluaran SPP, pembuatan dan pengiriman SPJ, pemungutan pendapatan Negara (pajak dan bukan pajak) berikut penatausahaannya dan penyetorannya, serta pengelolaan dan penatausahaaan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggaran pembangunan (proyek).

  1. Berkoordinasi  dengan Bendaharawan Belanja Rutin (UYHD), Bendaharawan Khusus Penerima PNBP dan Pembuat Daftar Gaji.
  2. Menyusun dan mengirimkan laporan keuangan baik berkala maupun insidentil.
  3. Melaksanakan tugas insidentil yang diberikan oleh Wakil Sekretaris.

 

3.     Kepala Urusan Umum 

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
  2. Melakukan urusan umum dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi  baik dilingkungannya maupun antar Urusan dalam lingkungan sekretariat dan dengan lingkungan kepaniteraan, serta dengan instansi lain diluar Pengadilan Negeri
  3. Sesuai dengan tugas pokok masing-masing Urusan Umum meliputi kegiatan - kegiatan :

-          Pengurusan tata persuratan, yakni penerimaan surat, pengarahan surat, pencatatan  dan penyampaian surat serta penataan arsip.

-          Penataan ruang dan perlengkapan, yakni menata penggunaan ruang dan perlengkapan sesuai denah agar terlihat indah, sehat, tertib dan nyaman.

-          Pengurusan perlengkapan  rumah tangga kantor,  yakni  pengadaan dan penggunaan alat tulis  kantor dan pengadaan, perawatan dan penghapusan barang inventaris, serta menatausahakan data inventaris.

-          Pengurusan perpustakaan, yakni penataan buku-buku pustaka, pengadaan buku - buku pustaka, pelayanan peminjaman / pemanfaatan buku - buku pustaka perawatan dan penghapusan buku - buku pustaka, serta piñata - usahaannya 

  1. Mengatur tugas Bendaharawan Barang, Pustakawan, Arsiparis, Pesuruh, Penjaga kantor dan Sopir.
  2. Menyusun dan mengirimkan laporan inventaris baik rutin maupun insidentil.
  3. Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab Unit Pengurus Barang (Inventaris).

 

 

 

X. BENDAHARA PENGADILAN NEGERI

               

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

Nama  Jabatan

 

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

 

:

:

1. Bendahara Pengeluaran

2. Bendahara Penerima Biaya Perkara

Fungsional

 

 

  1. 1.    Bendahara Pengeluaran

Bertugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran DIPA sesuai dengan peruntukannya dengan segala kaitan/urusan keuangan lainnya seperti bukti-bukti penerimaan/pengeluaran, setoran pajak dsb.

 

  1. 2.    Bendahara Penerima Biaya Perkara

Bertugas melakukan penerimaan biaya dari pihak-pihak berperkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

1.      Bendahara Pengeluaran

  1. Membantu menyiapkan peralatan dan bahan kerja.
  2. Membantu menghimpun dan memelihara peraturan-peraturan keuangan dan pedoman / petunjuk pelaksanaannya.
  3. Mempelajari DIPA dan membuat konsep rencana pembiayaan kegiatan.
  4. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
  5. Membantu pelaksanaan realisasi DIPA tahun 2007.
  6. Membuat SPP.
  7. Menyusun dan mengajukan SPM ke KPPN sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan SP2D.
  8. Mengambil uang ke Bank dan menyimpan ditempat yang telah disahkan oleh Pimpinan.
  9. Membayar Gaji dan Dana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkan oleh Pimpinan.
  10. Melakukan pungutan pajak sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Bank/Kantor Pos yang ditunjuk serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
  11. Meneliti pengeluaran uang atas tagihan terhadap hal-hal yang telah disetujui.
  12. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan dan laporan keuangan  DIPA.
  13. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  14. Melaporkan pelaksanaan tugas pada Kaur Keuangan Pengadilan Negeri  Kabupaten Malang.

 

2.      Bendahara Penerima Biaya Perkara :

  1. Membantu menyiapkan peralatan dan bahan kerja.
  2. Membantu menghimpun dan memelihara peraturan-peraturan keuangan dan pedoman / petunjuk pelaksanaannya.
  3. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan perkara para pihak-pihak pencari keadilan.
  4. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan dan laporan keuangan  Biaya Perkara.
  5. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

     XI. PEMBUAT DAFTAR GAJI PENGADILAN NEGERI

 

           

 

 

 

A.

Identifikasi  Jabatan

 

 

 

Nama  Jabatan

Jenis Jabatan

Fungsi dan Tanggung jawab

:

:

:

Pembuat daftar gaji

Fungsional

Bertugas melaksanakan dan mengerjakan daftar gaji sesuai susunan pegawai dan mendistribusikan kepada pegawai yang berhak.

 

 

 

 

 

 

B.

Tugas  Jabatan

 

 

 

 

 

  1. Membantu menyiapkan peralatan dan bahan kerja.
  2. Membantu Pengetikan (Pembuat daftar Gaji, SPP dan SPM).
  3. Membantu Memonitor realisasi anggaran DIPA.
  4. Membantu bendahara untuk mendistribusikan gaji.
  5. Membantu penyusunan RKA-KL.
  6. Melaksanakan  tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas pada Kaur Keuangan.
 

 

             

 

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas