Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Magetan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Magetan

Jl. Karya Dharma No.10, Magetan. Telepon: 0351-895197 - 895196 Faks: 0351-895036

email : pnmagetan@gmail.com, email delegasi : perdata.pnmgt@gmail.com, pidana.pnmgt@gmail.com

SIPPPerpustakaan


Logo Artikel

TARIF PANJAR BIAYA PERKARA

Tarif Panjar Biaya Perkara

 PENETAPAN

Nomor : 01/Pen.KPN/PDT/2016/PN.Mgt.

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Membaca

:

1.      Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya ;

2.      Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magetan masing – masing tanggal 30 Desember 2011 Nomor 01/Pen.KPN/PDT/2011/PN.Mgt tentang Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Magetan;

3.      Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2009 Nomor : W14-U1/4817/HK.02/X/2009 tentang Panjar Biaya Banding ;

4.      Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

5.      Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1/2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri ;

6.      Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2/2000 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4/1998 tentang biaya Administrasi ;

Menimbang

:

1.      Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Magetan, maka perlu dilakukan perubahan / penyesuaian biaya pelaksanaan tugas Jurusita / Jurusita Pengganti ;

2.      Bahwa dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 01/Pen.KPN/PDT/2014/PN.Mgt tentang  Panjar Biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Magetan, ternyata sudah tidak memadai dan perlu dirubah dan ditetapkan kembali dan perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi

Mengingat

:

1.      Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Hukum Acara Perdata Indonesia yang diperbaharui (HIR) ;

2.      Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.      Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-undang N0. 3 Tahun 2009;

4.      Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;

5.      Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6.      Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi ;

7.      Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007 ;

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

9.      Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;

10.  Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 3 tahun 2012 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

11.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 042/SK/VIII/2001 perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang biaya perkara perdata dan TUN yang dimohonkan PK ;

12.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 42/SK/III/2002, perubahan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara yang dimohonkan Kasasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

:

Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 01/Pen.KPN/PDT/2014/PN.Mgt ;

Kedua

:

Merubah/ menyesuaikan Panjar Biaya Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Magetan sebagaimana termaksud dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga

:

Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh Pemohon / Penggugat tersebut meliputi :

a.      Biaya tetap, yang merupakan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sesuai PP No. 53/2008 (seperti pendaftaran gugatan/ permohonan/ banding/ kasasi/ PK, redaksi, leges, meterai,relaas panggilan dan pemberitahuan).

b.      Biaya tidak tetap, meliputi ATK/Biaya Proses, panggilan jurusita sesuai jarak/radius sesuai lampiran Surat Keputusan ini

Keempat

:

Biaya Permohonan Kasasi dan PK menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 042/2001 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 42/2002 ditambah biaya-biaya pemberitahuan, inzage, dan biaya kirim;

Kelima

:

Panjar biaya perkara tersebut dibayar melalui Bank BRI Cabang Magetan dengan No. rekening 0049.01.000670.30.4 an. RPL .033 PN.Magetan;

Keenam

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;           

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

                                                                                      

                                                                                       Ditetapkan di           :  Magetan

                                                                                       Pada Tanggal           :  1 Februari 2016

                                                                                  KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

                                                                                                                 

                                                                                           SLAMET SETIO UTOMO, SH.

                                                                                         NIP. 1965.1211. 1996.03.1 002

 

DOWNLOAD PANJAR BIAYA PERKARA 2016.PDF



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas