Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Magetan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Magetan

Jl. Karya Dharma No.10, Magetan. Telepon: 0351-895197 - 895196 Faks: 0351-895036

email : pnmagetan@gmail.com, email delegasi : perdata.pnmgt@gmail.com, pidana.pnmgt@gmail.com

SIPPe - Courteraterang


Logo Artikel

SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Sisa Panjar Biaya Perkara

 
SISA PANJAR TINGKAT PERTAMA
Bulan : Maret 2021
 
No Jenis Perkara Nomor perkara Sisa Biaya Batas waktu pengambilan
   
NIHIL
 
   

 

 

 

SISA PANJAR TINGKAT BANDING
Bulan : Maret 2021
 
No Jenis Perkara Nomor perkara Sisa Biaya Batas waktu pengambilan
   
NIHIL
 
   

 

 

 

SISA PANJAR TINGKAT KASASI
Bulan : Maret 2021
 
No Jenis Perkara Nomor perkara Sisa Biaya Batas waktu pengambilan
   
NIHIL
 
   

 

 

 

SISA PANJAR TINGKAT PK
Bulan : Maret 2021
 
No Jenis Perkara Nomor perkara Sisa Biaya Batas waktu pengambilan
   
NIHIL
 
   

                                                      

         Catatan  :   Diharap para pihak mengambil sisa panjar perkara perdata melalui Kepaniteraan Perdata (Kasir).  Apabila tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, maka akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Magetan, 1 April 2021

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

PANITERA

 

 

SIGIT INDRIYATNO, SH., MH.

NIP. 19740415 199403 1 001


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas